Selasa, 27 Oktober 2015

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM SEBAGAI DAMPAK KONVERGENSI TELEMATIKA

ABSTRAK
Artikel ini hendak menjelaskan konvergensi telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) sebagai sebuah fenomena yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tatanan masyarakat yang menciptakan suatu masyarakat yang berorientasi pada informasi (information society) dan mengakibatkan terjadinya benturan paradigma hokum sehingga menciptakan paradigma hokum baru dalam sistem hukum yang selama ini dianut di Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah perubahan paradigma hukum seperti apa yang terjadi sebagai akibat adanya fenomena konvergensi telematika. Tujuan yang hendak dicapai adalah mencoba untuk menjelaskan bahwa proses konvergensi telematika yang saat ini terjadi telah menciptakan terminologi-terminologi baru dalam hukum sehingga dari munculnya terminologi-terminologi baru tersebut terjadi proses perubahan paradigma hukum. Proses perubahan tersebut dilihat juga sebagai dampak terjadinya perubahan secara sosial dan ekonomi yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi.

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi ternyata telah berdampak pada terjadinya perubahan pada tatanan masyarakat yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut telah meningkatkan aktifitas sosial, budaya dan ekonomi di dalam masyarakat, sehingga proses perubahan tersebut secara insidentil maupun by design telah membentuk suatu perubahan tatanan masyarakat baru. Proses perubahan tersebut kemudian tanpa disadari saat ini telah membuat dunia memasuki suatu era informasi (information age) yang telah menciptakan suatu masyarakat yang berorientasi pada informasi (information society), dimana informasi sebagai kebutuhan tidak lagi dipandang sebagai sebuah entitas pelengkap atau gaya hidup saja, namun sudah menjadi bagian dari kehidupan yang membantu “proses kehidupan” tersebut menjadi lebih mudah.
Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah perangkat-perangkat informatika yang paling canggih dan jaringan sistem informasi yang kian rumit dan handal, serta mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasiskan sistem komputer yang selanjutnya terangkai dalam satu jaringan (network) sistem elektronik yang selama ini dikenal dengan istilah international networking (internet). Pesatnya perkembangan produk-produk teknologi baru tersebut pada akhirnya juga menyulitkan pemisahan teknologi informasi, baik antara telekomunikasi, media dan informatika merupakan dinamika konvergensi. Proses konvergensi tersebut menghasilkan sebuah revolusi “broadband” yang menciptakan berbagai aplikasi baru yang pada akhirnya mengaburkan pula batasan-batasan jenis layanan.
Suatu masyarakat informasi tentunya dalam upaya untuk mencapai tujuannya sangat
memerlukan instrumen hukum sebagai sebuah perangkat (tool) yang akan menjaga perubahan
tersebut agar dapat bekerja dengan baik dan tertib. Baik perubahan maupun ketertiban merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun (dalam hal ini adalah masyarakat informasi), sehingga hukum menjadi suatu sarana yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses pembangunan khususnya di era konvergensi telematika yang saat ini terjadi .
Dinamika perubahan dalam konvergensi telematika tersebut tentunya akan “memaksa” hukum, baik dari sisi perangkat peraturannya maupun dari sisi infrastruktur penegakan hukumnya, untuk bisa beradaptasi dan merespon perubahan-perubahan yang terjadi dalam konvergensi di bidang teknologi telekomunikasi, media dan informatika tersebut. Jika tidak mampu beradaptasi, maka perubahan-perubahan tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan.
Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi dalam paradigma hukum dan masyarakat, karena pemanfaatan yang luas dari adanya konvergensi teknologi telekomunikasi, media dan informatika tidak saja mempengaruhi aktifitas sosial, ekonomi dan teknologi informasi, namun juga telah mengarah pada terbentuknya suatu paradigma hukum yang baru, di mana di era globalisasi seperti sekarang ini mau tidak mau akan memaksa hukum menjadi terkonvergensi agar sejalan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh globalisasi.
Perubahan paradigma hukum tersebut diantaranya adalah keberadaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang selama ini dibatasi oleh paradigma sektoral dan teritorial, kini seakan mengarah pada pola integrasi yang “memaksa” keberlakuan suatu paradigma hukum baru secara gelobal dan lintas sektoral akibat dari adanya proses globalisasi. Konsekwensinya, keberadaan fenomena konvergensi telematika yang saat ini ada seakan telah memudarkan batasanbatasan yang ada berikut lingkup perbedaannya di mana aturan-aturan hukum itu sendiri juga seakan telah berevolusi seiring dengan arus modernisasi dan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipilih dalam artikel ilimiah ini adalah metode penelitian hukum, dengan menggunakan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan ini beranjak dari teori-teori, pandangan-pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang baik di dalam ilmu hukum maupun ilmu-ilmu lain yang terkait dengan obyek penelitian.
Bahan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Bahan Hukum, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari: putusan pengadilan, buku-buku hukum, disertasi atau hasil-hasil penelitian hukum dan jurnal hukum atau artikel hukum yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri. Disamping itu juga digunakan Bahan Non Hukum, yaitu bahan penelitian yang dipersiapkan untuk menambah, membandingkan, dan memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan penelitian non hukum ini terdiri dari buku-buku atau literatur, hasil-hasil penelitian non-hukum, artikel-artikel maupun jurnal ilmiah yang berasal dari luar ilmu hukum yang masih memiliki relevansi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara deskriptif analitis, yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas hasil-hasil yang diperoleh dari bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konvergensi telematika adalah fenomena yang tidak dapat dihindari di era globalisasi dan perkembangan masif teknologi informasi, dengan hadirnya konvergensi telamtika, dalam tataran sosiologis, telah mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi pola interkasi sosial manusia, yaitu: perilaku manusia (human action), interaksi antar-manusia (human interaction), dan hubungan antar manusia(human relations). Perubahan pola interaksi tersebut secara nyata ditunjukan dengan banyaknya hubungan dagang atau bisnis yang dilakukan, baik yang dilakukan oleh negara, perusahaan maupun individu, saat ini tanpa melalui pertemuan face to face(bertatap muka secara langsung), tanpa kertas (paperless), serta melewati batas-batas yurisdiksi teritorial hukum wilayah suatu negara.
Pola interaksi sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian secara perlahan dan bertahap memunculkan terminologi-terminologi hukum baru, seperti dokumen elektronik, tandatangan elektronik (digital signature), informasi elektronik, transaksi elektronik, sistem elektronik, kontrak elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggara sistem elektronik dan sebagainya.
Terminologi-terminologi hukum baru tersebut dalam perkembangannya telah membentuk tanpa batas yang didukung oleh proses serba instan, fleksibel, murah dan masif. Karakter seperti ini akan menjadi tantangan baru bagi paradigma hukum yang saat ini eksis (baca: tradisional). Misalnya, dalam transaksi kontrak melalui e-commerce, identitas dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut sulit untuk diverifikasi, karena kedua belah pihak tidak saling bertemu secara fisik, melainkan hanya berinteraksi dan melakukan hubungan melalui media elektronik yang dinamakan internet.
Pada lingkup sebagaimana dijelaskan di atas, pergeseran paradigma hukum tradisional
sesungguhnya terjadi dalam beberapa hal, yaitu a). Pergeseran dari karakter tertulis menjadi tidak tertulis; b). Pergeseran dari wujud dokumen (paper) menjadi non dokumen (paperless); dan c). Pergeseran dari karakter konvensional menjadi e-based. Sehingga, dalam konteks kekinian, telah terjadi pergeseran paradigma hukum dari tradisional ke paradigma hukum modern yang dipicu oleh proses konvergensi telematika. Pergeseran paradigma hukum dari tradisional ke modern tersebut merupakan wujud respon hukum yang cenderung berinteraksi dengan aspek-aspek di luar hukum seperti ekonomi (bisnis dan perdagangan).
Dalam konteks ekonomi, pergeseran tersebut menimbulkan perubahan-perubahan yang cukup memberikan dampak yang luas, diantaranya adalah mengubah situasi pasar (marketplace), termasuk mengubah cara masyarakat dalam menjalankan bisnis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari hilangnya atau tergantikannya fungsi-fungsi perantara tradisional, berkembangnya berbagai macam produk dan pasar baru, terciptanya hubungan yang lebih dekat antara penjual dan konsumen, serta meningkatnya fleksibilitas dan adaptabilitas di dalam organisasi atau perusahaan. Serangkaian perubahan tersebut terjadi, akibat dari perdagangan elektronik yang dilaksanakan melalui medium internet memiliki pengaruh cukup besar dan telah tampil sebagai kekuatan pendorong (catalys effect). Selanjutnya dapat dilihat dari semakin meningkatnya interaktivitas dalam perekonomian. Artinya, jika selama ini interaktivitas lebih banyak terjadi dengan cara pertunjukan-pertunjukan promosi yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada calon konsumennya, maka dengan
hadirnya e-commerce terjadi pergeseran sedemikian rupa, sehingga perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun global, cukup mempromosikan dirinya melalui media internet yang terkoneksi di telepon seluluer, komputer portable, laptop hingga televisi, sehingga terjadi interaktivitas yang semakin intens dan beragam antara individu-individu dengan dunia secara luas.
Dalam perkembangan selanjutnya, dimana perangkat yang digunakan untuk melakukan akses atau interaktivitas tersebut juga mengalami pergeseran, yaitu dari perangkat Personal Computer (PC) yang relatif mahal dan rumit berganti dengan perangkat-perangkat lain yang lebih murah dan lebih mudah digunakan, seperti laptop, telepon maupun perangkat-perangkat teknologi informasi lainnya. Meningkatnya interaktivitas serta pergeseran perangkat yang dipergunakan ini, secara luas masyarakat memiliki kemampuan yang semakin besar untuk berkomunikasi dan bertransaksi kapan dan dimana pun. Intinya, komunikasi serta transaksi tidak lagi harus terhambat oleh batas-batas ruang dan waktu.
Di sisi yang lain juga akan meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses bisnis. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perangkat teknologi informasi yang digunakan sebagai media e-commerce membuka peluang bagi mitra-mitra bisnis serta konsumen untuk lebih mudah mengakses berbagai informasi dan database. Lebih dalam, dimana keterbukaan dan transparansi ini berkembang menjadi strategi yang menentukan keberhasilan perusahaan-perusahaan bagi yang melakukan bisnis e-commerce. Hal ini kemudian berimplikasi pada terjadinya perubahan pada peran konsumen, yakni, konsumen tidak lagi hanya menjadi sasaran atau target penjualan, melainkan konsumen juga berperan dan turut menentukan proses desain serta penciptaan produk.
Yang terakhir, e-commerce telah mengikis arti penting yang dimiliki oleh ruang dan waktu. Berkurangnya arti penting waktu ini, antara lain tercermin dari kecenderungan bahwa e-commerce dapat mempercepat siklus produksi, memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk melakukan koordinasi lebih erat, serta memungkinkan konsumen-konsumen dan perusahaan-perusahaan untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis selama 24 jam penuh.
Dalam konteks sosial, proses konvergensi telematika dapat dilihat melalui proses perubahan sosial, yang diantaranya terefleksikan dalam bentuk perubahan pola perilaku masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. Dengan adanya perubahan sosial tersebut menunjukkan bahwa proses konvergensi telematika terjadi tidak dengan sendirinya (tidak independen dan tidak otonom). Artinya adalah, proses konvergensi telematika hidup dan berkembang melalui proses sosial, yaitu diciptakan, diserap dan dilembagakan oleh manusia (baik oleh individu-individu, organisasi-organisasi, maupun oleh masyarakat) sebagai agen.
Sifat tidak independen atau tidak otonom dalam proses konvergensi telematika tersebut apabila dikaitkan dengan perubahan sosial maka menunjukkan bahwa konvergensi telematika sebagai hasil olah pikir manusia hanyalah merupakan enabling factor dan facilitating factor bagi terjadinya perubahan sosial, termasuk perubahan pada cara manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Perubahan sosial dalam proses konvergensi telematika tersebut kemudian memfasilitasi terbentuknya struktur-struktur baru atau tatanan-tatanan baru yang dalam hal ini adalah paradigma hukum baru.
Keyakinan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Pertama, faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab internal). Faktor internal antara lain dapat disebutkan misalnya pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk; penemuan-penemuan baru, termasuk penemuan di bidang teknologi informasi; pertentangan atau konflik; serta karena terjadinya revolusi. Kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat (sebab-sebab eksternal), antara lain faktor perubahan tersebut mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Ketiga, aktor interkasi sosial dengan masyarakat yang lebih maju, yakni dimana suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakatmasyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.Keempat, faktor sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu.
Responsifitas hukum terhadap aspek-aspek di luar hukum sesungguhnya telah menunjukkan, bahwa hukum tidak statis, melainkan dinamis. Buktinya, ketika hukum dalam proses konvergensi telematika, terlebih dahulu hukum merespons implikasi-implikasi dari hasil konvergensi telematika, dampak dari hasil proses konvergensi telematika tersebut kemudian menimbulkan terminologi-terminologi baru dalam ranah hukum, dari kemunculan terminologi-terminologi baru tersebut kemudian memunculkan paradigma baru dalam pemikiran hukum. Dalam konteks inilah kemudian hukum ikut menjadi dinamis. Berdasar uraian di atas melahirkan kesamaan persepsi bahwa perubahan atau dinamisme pada hukum didahului oleh terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat (perubahan sosial). Sehingga, dapat diasumsikan bahwa respons atau dinamisme hukum terhadap proses konvergensi telematika merupakan hasil dari perubahan sosial.
Masih dalam proses perubahan sosial, berkembangnya proses konvergensi telematika secara mendasar juga memberikan dampak perubahan budaya masyarakat dalam hal pemanfaatan teknologi. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya aspek kehidupan di masyarakat yang bersentuhan dengan aplikasi teknologi. Hal tersebut kemudian memunculkan istilah-istilah baru dalam relasinya dengan aktifitas kehidupan sosial masyarakat tersebut. Beberapa diantaranya adalah istilah, sepertiElectronic Government (E-Government) Electronic Banking (E-Banking), ElectronicCommerce (E-Commerce), Electronic Contract (E-Contract), Electronic Procurement(EProcurement), dan sebagainya.
Semakin banyaknya aspek kehidupan di masyarakat yang bersentuhan dengan aplikasi teknologi di sisi lain telah menyebabkan terbentuknya pola-pola perilaku yang berbeda dari sebelumnya, termasuk dalam hal ini adalah perubahan atau pergeseran dalam pola budaya hukum. Salah satu pergeseran tersebut adalah sebagai berikut:
1.      Pada saat ini maupun nantinya hukum akan berubah menjadi sekadar informasi tentang peraturan yang jumlahnya berlimpah-limpah, sehingga dibutuhkan paraspecialist yang menguasai informasi hukum. Dan ketika itu, yang dibutuhkan adalahlegal information engineers daripada dedicated legal professionals.
2.      Pelayanan hukum tidak lagi bersifat legal focus, melainkan berkembang menjadibusiness focus. Pelayanan hukum yang tadinya bersifat advokasi personal, One to one approach berubah menjadi one-to-many, dimana seorang operator komputer, melalui jaringan internet, dapat langsung melayani banyak orang sekaligus.
3.      Proses pelayanan hukum juga tidak lagi bersifat problem solving tetapi berubah menjadi pelayanan risiko, dimana setiap orang diberdayakan untuk secara mandiri menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi.
4.      Pelayanan hukum yang semula didasarkan atas time-based billing, juga akan mengubah menjadi commodity pricing. Orang tidak akan lagi membayar konsultasi berdasarkan hitungan jam, tetapi didasarkan atau perhitungan komoditi layanan.
5.      Selain itu, juga penting diperhatikan, karena makin kompleks dan banyaknya jumlah aturan yang dikuasai, akan muncul kesadaran mengenai pentingnya desiminasi dan sosialisasi hukum secara komprehensif dan berhasil guna. Jika selama ini, hukum dianggap cukup jika telah disahkan, diundangkan dan diterbitkan dalam Lembaran Negara atau Berita Negara sebagaimana mestinya, maka di masa kini dan mendatang, akan makin dirasakan bahwa penerbitan suatu peraturan (publication of law) lagi mencukupi. Makin berkembang kesadaran bahwa dibutuhkan usaha nyata untuk menyebarluaskan peraturanperaturan itu secara merata (promulgation of law),sehingga membantu proses penyadaran menyangkut aturan-aturan barn tengah-tengah masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.
6.      Pelayanan hukum yang selama ini biasanya bersifat one-to-one man approach juga akan berubah menjadi one to-many approach. Satu orang yang menguasai informasi hukum melalui dukungan jaringan teknologi informasi dapat memberikan pelayanan informasi hukum kepada banyak orang, sehingga sifat pelayanan berubah dari reaktif(dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan) menjadi proaktif, tidak lagi tergantung kepada pertanyaan yang muncul ataupun persoalan yang dihadapi.
7.      Saat ini, dimana pelayanan hukum cenderung bersifat restriktif (dalam arti membatasi layanan untuk kebutuhan yang terbatas bagi klien), juga ke depan akan mengalami perubahan, dimana pelayanan hukum akan berubah dari sifatnya yang cenderungrestriktif itu menjadi pelayanan yang memberdayakan klien (empowering). Dengan menggunakan jasa teknologi informasi yang dioperasikan secara benar, seseorang atau sekelompok orang atau bahkan banyak akan mendapatkan kesempatan memperluas pengetahuan dan menguasanya akan informasi hukum yang dibutuhkan dan memungkinkannya untuk mengatasi sendiri secara mandiri berbagai masalah hukum yang dihadapi.
8.      Orientasi pelayanan hukum sekarang dapat dikatakan bersifat mempertahankan dan melindungi diri (defensive). Dengan begitu, tugas utama para pengacara (advokad) adalah menjadi pelindung dalam upaya mempertahankan posisi hukum kliennya masing-masing, dan hal ini menjadikan kedudukan jasa pelayanan hukum bersifat sangat defensif. Dalam perubahan di masa yang akan datang, orientasi kerja jasa hukum akan makin pragmatis. Kedudukan klien juga tidak terlalu banyak tergantung kepada peranan pengacaranya yang selama sebagai patron. Di samping itu, persoalan-persoalan yang timbul yang memerlukan pelayanan jasa hukum juga makin tergantung pada soal-soal bisnis (business oriented), dari pada hanya berkisar pada soal-soal yang bersifat sangat legalistik.
9.      Dari segi prosesnya, pelayanan hukum tidak lagi berorientasi pada pemecahan masalah, melainkan lebih bersifat pengelolaan risiko. Artinya, risiko yang timbul karena terjadi permasalahan tidak lagi untuk dipecahkan, tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya.
10.  Di masa depan, para pelayan hukum juga tidak lagi menyelesaikan sengketa, tetapi justru menanggulangi potensi persengketaan. Oleh karena itu, apabila saat ini masyarakat memerlukan publikasi-publikasi hukum (publication of law) yang banyak dan luas dalam rangka pemasyarakatan hukum, di masa yang akan datang yang lebih dibutuhkan orang adalah promulgation of law, yaitu penyebarluasan informasi hukum. Kongkrinya promulgasi hukum adalah bahwa hukum secara fisik merupakan informasi yang perlu disebarluaskan sebanyak mungkin seluas mungkin, sedangkan dalam pengertian publikasi hukum terkandung maksud yang lebih menekankan isi hukum, perlu dimasyarakatkan kepada publik.
Terhadap perkembangan konvergensi telematika yang telah mendorong terjadinya perubahan dalam paradigma hukum sebagaimana terurai di atas, setidaknya sistem hukum yang dibangun harus mampu membaca dan merespon proses perubahan tersebut dengan baik. Jika tidak, maka proses perubahan sosial yang didorong oleh revolusi dalam bidang teknologi ini akan menghadapi kendala-kendala di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen kebutuhan penting dalam merespon proses perubahan paradigma hukum tersebut, yaitu:
1.      Ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat instrumentalyang diharapkan memberikan manfaat dan mendukung proses perkembangan teknologi.
2.      Institusi perancang kebijakan serta pembuat peraturan (regulator) dan mengawasi pelaksanaannya (supervisor) serta mengendalikan para pihak yang terlibat dalam dunia telematika sebagai elemen yang bersifat institutional. Peran perancang kebijakan serta pengawasan ini dapat dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga otonom yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan.
3.      Elemen perilaku para penyedia dan pengguna teknologi informasi. Elemen ini dapat dikontrol melalui perangkat aturan yang tegas serta proses penegakan hukum yang kuat.

KESIMPULAN
Bagaimanapun, proses konvergensi telematika merupakan sebuah proses keniscayaan yang dampaknya mampu memicu perubahan-perubahan secara sosial, ekonomi hingga hukum. Dalam konteks hukum, konvergensi telematika telah menciptakan terminologi-terminologi hukum baru, dimana dari terminologi-terminologi baru tersebut akan menciptakan suatu cara pandang atau paradigma hukum baru. Karena, jika konteks perkembangan teknologi dilihat dalam perspektif yang lama (tradisional) maka hukum akan tertinggal dan dalam perkembangannya akan memicu ketidaktertiban di dalam masyarakat.



Sumber  :

Senin, 29 Juni 2015

TUGAS TERAKHIR DI SEMESTER AKHIR

SOFTSKILL

Softskill dan hardskill adalah sebuah kemampuan yang sangat penting bagi seseorang. Dengan memiliki softskill dan hardskill yang berjalan beriringan kita dapat menjadi manusia yang berkualitas. Hardskill adalah bakat atau kemampuan yang dapat dilihat sedangkan softkill bisa dibilang pengendalian diri terhadap suatu kepentingan yang sulit untuk dilihat namun dapat dirasakan.
Sebagai mahasiswa tingkat akhir yang entah akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau keluar dari zona nyaman sebagai mahasiswa dan mulai menjadi seorang pegawai atau pengusaha atau mungkin menjalankan keduanya. Intinya apapun pilihan yang akan diambil semua membutuhkan hardskill dan softskill.
Pendidikan formal selama ini kebanyakan lebih mengajarkan untuk hardskill sedangkan untuk softskill bisa dibilang kurang diajarkan. Namun, pada Universitas Gunadarma softskill diajarkan dari semester satu sampai semester delapan yang bertujuan agar semua lulusan Univeritas Gunadarma dapat lulus dengan memiliki hardskill dan softskill.
Softskill merupakan matakuliah tersendiri yang memiliki bobot 1 – 2 sks per semester. Berikut ini adalah nama matakuliah softskill yang wajib diambil oleh para mahasiswa Universitas Gunadarma :
1.      Ilmu Sosial Dasar (ISD) yang diberikan pada semester 1.
2.      Ilmu Budaya Dasar (IBD) yang diberikan pada semester 2.
3.      Teori Organisasi Umum yang diberikan pada semester 3.
4.      Teori Organisasi Umum 2 yang diberikan pada semester 4.
5.      Bahasa Indonesia 1 yang diberikan pada semester 5.
6.      Bahasa Indonesia 2 yang diberikan pada semester 6.
7.      Pengantar Telematika yang diberikan pada semester 7.
8.      Etika & Profesionalisme TSI yang diberikan pada semester 8.
Dari kedelapan matakuliah softskill yang diberikan saya lebih tertarik dengan matakuliah Ilmu Sosial Dasar (ISD) dan Ilmu Budaya Dasar (IBD). Alasan saya menyukai dua matakuliah softskill tersebut karena saya suka berkomunikasi dan menjalin interaksi dengan banyak orang.
Sejak pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Gunadarma, saya merasa kalau ini universitas pilihan saya yang terakhir. Sebelumnya saya sudah mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri, namun semuanya tidak ada yang berhasil, saya pun terpaksa mencari universitas cadangan. Kebetulan teman saya kuliah di Gunadarma, dan menyarankan kepada saya untuk mencoba daftar di Gunadarma, dan...yaaa, saya merasa inilah universitas pilihan terakhir saya walaupun sedikit terpaksa, namun untungnya orang tua saya selalu mendukung apa yang saya pilih, dan akhirnya saya pun memilih Gunadarma.
Setelah saya memilih Gunadarma, saya sempat bingung harus memilih jurusan apa, kebetulan saya lulusan SMK jurusan Teknik Audio Video. Awalnya saya ingin memilih jurusan Teknik Elektro, tapi saya merasa bosan kalau harus mempelajari lagi pelajaran yang pernah saya pelajari dari tingkat SMK. Akhirnya setelah meminta pendapat kepada orang orang terdekat, saya pun menjatuhkan pilihannya untuk mengambil jurusan sistem informasi. Alasan saya memilih sistem informasi karena saya ingin mengejar cita cita saya menjadi programer yang handal dan bekerja diperusahaan IT terkenal, menciptakan inovasi dibidang IT dan programer, karena menurut saya ini pekerjaan yang keren dan semua orang belum tentu bisa menjadi programer yang handal. yaa saya bisa bayangkan berapa besar bayaran seorang programer dan ahli IT itu cukup besar, yaa seminimal minimalnya 5 juta perbulan. Belum lagi ditambah projek projek diluar perusahaan yang bisa menjamin kehidupan kita dimasa depan.

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (IT)

PROFESI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (IT)

Secara umum, pekerjaan dibidang teknologi informasi setidaknya terbagi menjadi tiga kelompok sesuai bidangnya, yaitu :
1.      Kelompok pertama
Adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), baik mereka yang merancang sistem operasi, database, maupun sistem aplikasi.
Pada kelompok ini, terdapat pekerjaan seperti :
·         Sistem Analis
Merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.
·         Programmer
Merupakan orang yang mengimplementasikan rancangan sistem analisa, yaitu membuat proram (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya.
·         Web Designer
Merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.
·         Web Programmer
Merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

2.      Kelompok kedua
Adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware).
Pada kelompok ini, terdapat pekerjaan seperti :
·         Technical Engineer
Sering juga disebut dengan teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.
·         Networking Engineer
Adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai pada troubleshooting-nya.

3.      Kelompok ketiga
Adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi.
Pada kelompok ini, terdapat pekerjaan seperti :
·         EDP Operator
Adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.
·         Sistem Administrator
Merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.


Sumber :
 http://iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31021/10.+Jenis+profesi+IT.doc

ASPEK BISNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

ASPEK BISNIS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI (TI)


Prosedur Dan Legalitas Pendirian Usaha

Mengapa mendirikan badan usaha ?
1.      Untuk hidup
2.      Bebas dan tidak terikat
3.      Dorongan sosial
4.      Mendapatkan kekuasaan
5.      Melanjutkan usaha orangtua

Faktor-faktor yang harus dihadapi dalam pendirian badan usaha :
1.      Barang dan jasa yang akan dijual
2.      Pemasaran barang dan jasa
3.      Penentuan harga
4.      Pembeli
5.      Kebutuhan tenaga kerja
6.      Organisasi intern
7.      Pembelanjaan
8.      Jenis badan usaha yang akan dipilih, dan lain-lain.

Badan hukum sebuah perusahaan :
·         Sebuah usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara.
·         Memiliki hak dan kewajiban kepada Negara

Proses pendirian badan usaha
·         Mengadakan rapat umum pemegang saham
·         Dibuatkan akte notaries (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan)
·         Di daftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri (identitas probadi) pendiri).
·         Diberitahukan dalam lembaran Negara (legalitas dari Kementerian Kehakiman).

Fungsi-fungsi yang terlibat dalam bisnis :





Definisi :
·         Manajemen      : cara bagaimana karyawan dan sumber-sumber lain digunakan oleh perusahaan.
·         Pemasaran       : cara bagaimana produk/jasa dikembangkan, diberi harga, didistribusikan dan dipromosikan kepada pelanggan.
·         Keuangan        : cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk operasi bisnisnya.
·         Akuntansi        : ringkasan dan analisis suatu kondisi keuangan suatu perusahaan,
·         Sistem informasi         : meliputi teknologi informasi, masyarakat dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan informasi yang cocok kepada karyawan perusahaan sehingga mereka dapat membuat keputusan bisnis.


Tahapan Buat Kontrak Bisnis TI

Dalam suatu kegiatan usaha, seringkali kita dihadapkan pada suatu perjanjian antara kita dengan pihak lain dan atau pihak ketiga, sehingga agar perjanjian tersebut bisa berjalan dengan baik, maka perlu dibuat suatu bentuk perjanjian secara tertulis. Adapun tujuan dibuatnya surat perjanjian/kontrak kerja diantaranya :
·         Untuk melindungidan mempertegas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja tersebut.
·         Sebagai dasar/pedoman dalam menjalankan objek yang diperjanjikan, baik mengenai pembiayaan, ruang lingkup tugas, hal terjadinya perselisihan dan masih banyak lagi.
·         Sebagai dasar legalitas untuk kepentingan administrasi dan sejenisnya.

Dengan tujuan seperti diatas maka perlu dipersiapkan dan disusun suatu bentuk perjanjian/kontrak kerja yang dapat menjembatani kepentingan masing-masing pihak yang terlibat. Adapun tahapan yang umum dalam suatu perjanjian/kontrak kerja adalah :
1.      Identitas dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian/kontrak kerja
2.      Dasar-dasar pertimbangan perlunya perjanjian/kontrak kerja
3.      Ketentuan umum, diantaranya berisi tentang definisi istilah-istilah yang dipergunakan, ukuran-ukuran yang dipergunakan, dan sejenisnya.
4.      Ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan
5.      Jangka waktu pekerjaan yang diperjanjikan
6.      Nilai perjanjian/kontrak kerja dan perpajakan
7.      Cara-cara pembayaran
8.      Kewajiban dan tanggung jawab
9.      Dalam hal terjadi penundaan
10.  Penghentian pekerjaan/objek perjanjian/kontrak kerja
11.  Penyelesaian perselisihan
12.  Keadaan-keadaan memaksa
13.  Sanksi
14.  Jaminan pelaksanaan
15.  Wakil-wakil resmi dan pemberitahuan
16.  Berlakunya perjanjian/kontrak kerja
17.  Ketentuan-ketentuan perubahan
18.  Legalitas


Sumber :
http://iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/31149/9.Prosedur+pendirian+usaha.pdf
http://ade.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5604/MEMBUAT_PROPOSAL_BISNIS_BIDANG_TI.PDF

UU NO.36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI


Sesuai dengan BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 yang terkandung dalam UU. no 36 tahun 1999 yang berisikan sebagai berikut :

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik Lainnya
Lalu sarana dan prasarana apa saja yang diterangkan di Bab 1 Pasal 1 itu , diantaranya adalah Alat telekomunikasi, Perangkat telekomunikasi, Sarana dan prasarana telekomunikasi, Pemancar radio, Jaringan telekomunikasi, Jasa telekomunikasi, Penyelenggara telekomunikasi, Pelanggan, Pemakai, Pengguna, Penyelenggaraan telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, Penyelenggaraan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan telekomunikasi khusus, Interkoneksi, dan Menteri.

PEMBAHASAN
Menurut Azas dan Tujuan yang terkandung dalam Bab 2 , Pasal 2 berbunyi “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri”. Dan Pasal 3 berbunyi “Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa”. Azas dan tujuan yang diterangkan diatas telah menerangkan bahwa segala macam aktivitas telekomunikasi telah mempunyai kepastian hukum dan mempunyai tujuan untuk mempersatukan bangsa.
Menurut Penyidikan yang terkandung dalam Bab 5, Pasal 44 Poin (1) yang berbunyi “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Iingkungan Departemen yang Iingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi”. Memiliki makna, bahwa segala macam tindak pidana yang berhubungan dengan telekomunikasi memiliki sebuah wadah penyelidikan yang koordinir oleh Penyidik Polri ataupun semua PNS yang berada pada departemen Telekomunikasi yang diberikan kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi.
Menurut Sanksi Administrasi yang terkandung dalam Bab 6, Pasal 45 dan 46. Jika terjadi tindak pidana dalam pelenggaraan telekomunikasi, maka sangsi yang akan diterima berupa pencabutan izin. Pencabutan izin diberikan setelah penyelenggara mendapatkan peringatan tertulis sebelumnya. Jika masih tetap dilaksanakan, maka pencabutan izin akan langsung dilayangkan.
Kesimpulan, dengan UU No. 36 tahun 1999 seperti yang tercantum diatas, memiliki ruang lingkup untuk pengguna telekomunikasi yang terbatas. Tidak ada kebebasan dalam penyampaian pandangan mereka. Namun yang sangat disayangkan adalah kepada penyelenggara telekomunikasi. Mereka akan mendapatkan sangsi, namun sangsi itu bukan mereka yang melakukan, namun imbas dari pengguna jasa nakal yang membuka atau mengakses sesuatu dengan ilegal.


SUMBER :
http://iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30875/UU+No.36+Tahun+1999+Tentang+Telekomunikasi.pdf
http://kambing.ui.ac.id/bebas/v17/com/ictwatch/data/uu-19-2002-cuplikan.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta

UU NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1, Ayat 8
Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut.

BAB II
LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2
(1) Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut unt uk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 12, Ayat 1
Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a.       buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Pasal 15
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:
a.       penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
b.      pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
c.       pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
(i)                 ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
(ii)               pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

BAB III
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 30
(1)   Hak Cipta atas Ciptaan:
a.       Program Komputer;
b.      sinematografi;
c.       fotografi;
d.      database; dan
e.       karya hasil pengalihwujudan,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
(2)   Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
(3)   Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Ciptaan yang dapat dilindungi
Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama,drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UU 19/2002 pasal 12).

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia
Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di [[pengadilan]] apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada bab IV Undang-undang Hak Cipta, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), yang kini berada di bawah [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]]. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (UU 19/2002 pasal 37 ayat 2). Penjelasan prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor maupun [http://www.dgip.go.id/article/archive/9/ situs web] Ditjen HKI. “Daftar Umum Ciptaan” yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Ditjen HKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya

Menurut saya mengenai UU No.19 Tahun 2002 ini sudah dapat dinilai menghargai seseorang yang telah menciptakan atau membuat suatu karya. Dengan adanya undang undang hak cipta ini. Masyarakat indonesia akan senantiasa memiliki ekspektasi untuk mengembangkan bakat yang dimiliki untuk menghasilkan suatu karya yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.


SUMBER :
http://iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30726/UU-Hak+Cipta+No.19+Thn+2002.pdf
http://monstajam.blogspot.com/2013/05/undang-undang-no19-tahun-2002-tentang.html
http://nadiraqui.blogspot.com/2011/03/undang-undang-no-19-dan-no-36-yang.html

CYBER LAW

CYBER LAW



Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorang atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai “online” dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber Law juga didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana aktivitas manusia di cyberspace (dengan memanfaatkan teknologi informasi).
Ruang lingkup dari Cyber Law meliputi hak cipta, merek dagang, fitnah/penistaan, hacking, virus, akses ilegal, privasi, kewajiban pedana, isu prosedural (Yurisdiksi, Investigasi, Bukti, dll), kontrak elektronik, pornografi, perampokan, perlindungan konsumen dan lain-lain.
Berikut ini adalah perbandingan Cyber Law antara Negara Indonesia, Amerika, dan Singapore :
1.      Cyber Law di Indonesia
Indonesia telah resmi mempunyai undang-undang untuk mengatur orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam dunia maya. Cyber Law-nya Indonesia yaitu undang–undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di berlakukannya undang-undang ini, membuat oknum-oknum nakal ketakutan karena denda yang diberikan apabila melanggar tidak sedikit kira-kira 1 miliar rupiah karena melanggar pasal 27 ayat 1 tentang muatan yang melanggar kesusilaan. sebenarnya UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya. Sebagian orang menolak adanya undang-undang ini, tapi tidak sedikit yang mendukung undang-undang ini.
Dibandingkan dengan Negara Amerika dan Singapore, indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam hal pengaturan undang-undang ite. Secara garis besar UU ITE mengatur hal-hal sebagai berikut :
·         Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
·         Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
·         UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
·         Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
·         Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan)
Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan Permusuhan)
Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti)
Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?))
Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?))

2.      Cyber Law di Amerika
Di Negara Amerika, Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction (UETA). UETA diadopsi oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL) pada tahun 1999.
Secara lengkap Cyber Law di Amerika adalah sebagai berikut :
·         Electronic Signatures in Global and National Commerce Act
·         Uniform Electronic Transaction Act
·         Uniform Computer Information Transaction Act
·         Government Paperwork Elimination Act
·         Electronic Communication Privacy Act
·         Privacy Protection Act
·         Fair Credit Reporting Act
·         Right to Financial Privacy Act
·         Computer Fraud and Abuse Act
·         Anti-cyber squatting consumer protection Act
·         Child online protection Act
·         Children’s online privacy protection Act
·         Economic espionage Act
·         “No Electronic Theft” Act
Cyber Law yang mengatur transaksi elektronik dikenal dengan Uniform Electronic Transaction Act (UETA). UETA adalah salah satu dari beberapa Peraturan Perundang-undangan Amerika Serikat yang diusulkan oleh National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL). Sejak itu 47 negara bagian, Kolombia, Puerto Rico, dan Pulau Virgin US telah mengadopsinya ke dalam hukum mereka sendiri. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk membawa ke jalur hukum Negara bagian yag berbeda atas bidang-bidang seperti retensi dokumen kertas, dan keabsahan tanda tangan elektronik sehingga mendukung keabsahan kontrak elektronik sebagai media perjanjian yang layak. UETA 1999 membahas diantaranya mengenai :
Pasal 5 : mengatur penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik
Pasal 7 : memberikan pengakuan legal untuk dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan
kontrak elektronik.
Pasal 8 : mengatur informasi dan dokumen yang disajikan untuk semua pihak.
Pasal 9 : membahas atribusi dan pengaruh dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik.
Pasal 10 : menentukan kondisi-kondisi jika perubahan atau kesalahan dalam dokumen
elektronik terjadi dalam transmisi data antara pihak yang bertransaksi.
Pasal 11 : memungkinkan notaris publik dan pejabat lainnya yang berwenang untuk bertindak secara
elektronik, secara efektif menghilangkan persyaratan cap/segel.
Pasal 12 : menyatakan bahwa kebutuhan “retensi dokumen” dipenuhi dengan mempertahankan
dokumen elektronik.
Pasal 13 : “Dalam penindakan, bukti dari dokumen atau tanda tangan tidak dapat dikecualikan hanya
karena dalam bentuk elektronik”
Pasal 14 : mengatur mengenai transaksi otomatis.
Pasal 15 : mendefinisikan waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik.
Pasal 16 : mengatur mengenai dokumen yang dipindahtangankan.

3.      Cyber Law di Singapore
Cyber Law di Singapore, antara lain :
·         Electronic Transaction Act
·         IPR Act
·         Computer Misuse Act
·         Broadcasting Authority Act
·         Public Entertainment Act
·         Banking Act
·         Internet Code of Practice
·         Evidence Act (Amendment)
·         Unfair Contract Terms Act

The Electronic Transactions Act (ETA) 1998
ETA sebagai pengatur otoritas sertifikasi. Singapore mempunyai misi untuk menjadi poros atau pusat kegiatan perdagangan elektronik internasional, di mana transaksi perdagangan yang elektronik dari daerah dan di seluruh bumi diproses.
The Electronic Transactions Act telah ditetapkan tgl.10 Juli 1998 untuk menciptakan kerangka yang sah tentang undang-undang untuk transaksi perdagangan elektronik di Singapore yang memungkinkan bagi Menteri Komunikasi Informasi dan Kesenian untuk membuat peraturan mengenai perijinan dan peraturan otoritas sertifikasi di Singapura.
Tujuan dibuatnya ETA :
·         Memudahkan komunikasi elektronik atas pertolongan arsip elektronik yang dapat dipercaya
·         Memudahkan perdagangan elektronik, yaitu menghapuskan penghalang perdagangan elektronik yang tidak sah atas penulisan dan persyaratan tandatangan, dan untuk mempromosikan pengembangan dari undang-undang dan infrastruktur bisnis diperlukan untuk menerapkan menjamin / mengamankan perdagangan elektronik
·         Memudahkan penyimpanan secara elektronik tentang dokumen pemerintah dan perusahaan menurut undang-undang, dan untuk mempromosikan penyerahan yang efisien pada kantor pemerintah atas bantuan arsip elektronik yang dapat dipercaya.
·         Meminimalkan timbulnya arsip alektronik yang sama (double), perubahan yang tidak disengaja dan disengaja tentang arsip, dan penipuan dalam perdagangan elektronik, dan lain-lain.
·         Membantu menuju keseragaman aturan, peraturan dan mengenai pengesahan dan integritas dari arsip elektronik
·         Mempromosikan kepercayaan, integritas dan keandalan dari arsip elektronik dan perdagangan elektronik, dan untuk membantu perkembangan dan pengembangan dari perdagangan elektronik melalui penggunaan tandatangan yang elektronik untuk menjamin keaslian dan integritas surat menyurat yang menggunakan media elektronik.

Pada dasarnya Muatan ETA mencakup, sebagai berikut :
·         Kontrak Elektronik
Kontrak elektronik ini didasarkan pada hukum dagang online yang dilakukan secara wajar dan cepat serta untuk memastikan bahwa kontrak elektronik memiliki kepastian hukum.
·         Kewajiban Penyedia Jasa Jaringan
Mengatur mengenai potensi / kesempatan yang dimiliki oleh network service provider untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengambil, membawa, menghancurkan material atau informasi pihak ketiga yang menggunakan jasa jaringan tersebut. Pemerintah Singapore merasa perlu untuk mewaspadai hal tersebut.
·         Tandatangan dan Arsip elektronik
Bagaimanapun hukum memerlukan arsip/bukti arsip elektronik untuk menangani kasus-kasus elektronik, karena itu tandatangan dan arsip elektronik tersebut harus sah menurut hukum, namun tidak semua hal/bukti dapat berupa arsip elektronik sesuai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Singapore.

Langkah yang diambil oleh Singapore untuk membuat ETA inilah yang mungkin menjadi pendukung majunya bisnis e-commerce di Singapore dan terlihat jelas alasan mengapa di Indonesia bisnis e- commerce tidak berkembang karena belum adanya suatu kekuatan hukum yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa bisnis e-commerce di Indonesia aman seperi di negara Singapore.

SUMBER :
 http://iqbalhabibie.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/30578/Bab+5+Cyberlaw.pdf